Peduli Rakyat News | Jember,- Pemerintah Kabupaten Jember saat ini sudah melakukan pencairan Pilkada 2020, untuk KPU dan Bawaslu Jember sebesar 90% dari total jumlah yang sudah ditentukan. Masing-masing rincian tersebut untuk KPU sebesar 73,8 M (90%) dari anggaran totalnya 82 M, untuk Bawaslu 19,8M (90%) dari anggaran totalnya sebesar 21,2 M.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Jember dr. Faida MMR.
Sebelum memberikan pernyataan tersebut, Bupati Faida mengatakan bahwa untuk penanganan pandemi Covid-19 membuat Pemerintah harus bekerja exstra keras untuk mensiasati dampaknya dan juga penyediaan anggaran. Untuk keadaan yang demikian ini dialami Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Jember.
Dengan terbitnya berbagai aturan harus segera diintepretasikan dan diimplementasikan, sedangkan untuk Covid 19 tidak menunggu kesiapan Pemerintah.
Selanjutnya, Bupati Faida melakukan komunikasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pada 18 Maret 2020. Bertempat di Bakorwil V Provinsi Jawa Timur, Bupati Faida bertemu dengan Wakil Gubernur Emil Dardak, dalam kesempatan itu bupati meminta arahan dan menyampaikan surat resmi permohonan arahan dari Gubernur untuk implementasi Permendagri 20 Tahun 2020.
Arahan yang ditunggu tak didapatkan juga oleh bupati. Dalam hal ini, bupati memahami situasi Pemerintah Provinsi yang juga sedang dalam tekanan mengatasi Cobid-19 juga.
Dengan berjalannya waktu, banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pusat pada masa darurat nonalam ini. Hal ini perlu untuk segera disikapi, salah satunya adalah persoalan Pilkada Serentak. Hal ini termasuk juga untuk alokasi pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2020 untuk TNI dan Polri.
Bupati Faida, Senin, 08 Juni 2020, menjelaskan jika untuk biaya pengamanan pilkada untuk TNI dan Polri disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan biaya pengamanan untuk Polri sebesar Rp. 10,3 miliar, sedangkan untuk TNI sebesar Rp. 5,3 miliar.
Selanjutnya seiring dengan munculnya kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah daerah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, biaya pengamanan itu pun ikut dievaluasi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan DPR RI, KPU dan Bawaslu yang menunda tahapan Pilkada sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Adanya keputusan tersebut membuat anggaran pengamanan pilkada dinilai perlu pengalokasian ulang, akibat tidak ada kegiatan yang dilakukan seiring penundaan. Untuk hasil pengalihan (refocusing) kegiatan dan realokasi anggaran itu kemudian dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur.
“Berkas refocusing itulah yang dievaluasi oleh gubernur,” jelas Bupati Faida.
Lebih lanjut bupati menjelaskan di tengah proses sebelum evaluasi gubernur turun, ada arahan lagi bahwa pilkada akan dilaksanakan antara tahun 2020 dan 2021. Tahapan tersebut yang kemudian membuat gubernur mengevaluasi besaran anggaran pengamanan Pilkada yang 0 rupiah. "Secara prinsip, hasil evaluasi gubernur terkait pilkada sudah dilaksanakan,” tegasnya.
Bupati Faida mengungkapkan, selain memperhatikan evaluasi gubernur, pemerintah daerah juga memperhatikan hasil konsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, agar memperhatikan hasil rapat KPU, DPR RI, dan pemerintah pusat yang memutuskan Pilkada kembali digelar pada Desember 2020. Terkait hal itu, bupati juga menjelaskan adanya arahan agar pemerintah daerah mempedomani SKB Mendagri dan Menkeu dan PMK 35 2020.
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
Untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
"Berdasarkan hal tersebut, maka anggaran pengamanan pilkada yang semula di-refocusing akhirnya dikembalikan sesuai plafon awal,” ungkap bupati.
Bupati Faida menyebutkan bahwa untuk dana pengamanan hibah polres sebesar 10,3 M dan Kodim sebesar 5,8M dalam bentuk belanja langsung melalui OPD Pol PP belum direalisasikan karena menunggu dasar hukum ketetapan kepastian pilkada diselenggarakan.(*)
