Breaking

Jumat, 21 Juni 2019

Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Th 2019

Ket.foto : Kepala dinas pendidikan kabupaten Jember


Peduli Rakyat News | Jember,-  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dr. H. Edy Budi Susilo, Selasa, 18 Juni 2019 saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 tidak ditemukan permasalahan yang serius .

Menurut Edy Budi , sementara munculnya keluhan wali murid  disebabkan sistem zonasi masih baru  penerapan . Hal ini disampaikannya secara umum belum terindentifikasi persoalan-persolan yang ada di lapangan terkait PPDB tersebut .

"Tetapi beberapa wali murid masih bingung, karena faktor jarak rumah dengan sekolah yang diinginkan," kata Edy Budi .

Di dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 , Edy Budi menjelaskan tentang filosofi pemerataan pendidikan mengandung makna semua memiliki kesempatan yang sama .

Oleh karena itu , dalam zonasi murni untuk SMP tidak mensyaratkan nilai atau hasil ujian nasional (UN) . Untuk itu , PPDB SMP semua mengacu kepada zonasi atau jarak terdekat antar-rumah dan sekolah yang dituju dalam zonasi tersebut , ujar Edy Budi .

Untuk penentuannya adalah siswa yang rumahnya terdekat dengan sekolah yang dituju mendapat prioritas utama untuk sekolah di tempat tersebut , tanpa syarat nilai .

Edy Budi mengatakan untuk SMP ada tiga jalur utama , yakni jalur prestasi , jalur perpindahan orang tua dan jalur zonasi , terangnya .

Pada jalur prestasi terdiri dari jalur prestasi akademik dan non-akademik . Di jalur ini bupati memberikan ruang kepada hafidz dan hafidzah, serta difabel .

Untuk pembukaan PPDB SMP dimulai dari tanggal 13-14 juni 2019 untuk jalur perpindahan orang tua dan prestasi dan hasilnya nanti diumumkan tanggal 17 Juni 2019.

Sedangkan pada tanggal 17 Juni nanti dibuka pendaftaran untuk jalur zonasi sampai 19 Juni 2019 , yang akan diumumkan 27 Juni 2019 .

"Pendaftaran dan berkas ke sekolah masing-masing . Dari sekolah ada operator yang menginformasikan secara online ke Dinas Pendidikan ," ungkap Edy Budi .

Tentang legalisir Kartu Keluarga (KK) yang menjadi salah satu syarat administrasi PPDB , Edy Budi menjelaskan ketentuan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

"Di juknis sudah dituangkan , baik melalui Perbup nomor 47 dan SK bupati 199 , 200 dan 201, itu adalah dilegalisir oleh RT , RW dan kelurahan atau desa setempat . Artinya wilayah pengurusan adminduk terdekat ," tegas Edy Budi .

Edy Budi juga menjelaskan jika sistem ini memang baru , yang cukup membingungkan bagi sebagian masyarakat . Karena itu , saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menjadi orang tua yang bijak .

Orang tua yang bijak adalah orang tua yang tahu betul tentang informasi sistem PPDB ini dan situasi keluarga seperti jarak rumah ke sekolah . Juga tahu kebutuhan anak bukan yang menonjolkan keinginan , ujarnya . "Bijak dalam menentukan pilihan , itu menjadi kunci untuk diterima ," imbuh Edy Budi .

Tentang wali murid yang mengeluhkan jalur zonasi yang membuat anaknya tidak mendapat peluang sesuai keinginan , Edy Budi menegaskan bahwa sistem ini adalah aturan yang harus dilaksanakan . Dan setiap kebijakan tentu ada evaluasi , pungkas Eko Budi .

(Nu2g)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman