Breaking

Rabu, 06 Maret 2019

Setelah Wonosobo , Kini Jember Menjadi Tuan Rumah Festival Ham Indonesia 2019

Bupati Faida saat menerima rombongan dari Komnas HAM

Peduli Rakyat News | Jember,- Kabupaten Jember akan menjadi tuan rumah diacara Festival HAM Indonesia pada tahun 2019  ini . Hari ini , Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR menerima tamu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Habsara dipendapa Wahya wibawagraha , Rabu 5 Maret 2019 . Hadir bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia , Beka Ulung menemui Bupati Faida untuk mempersiapkan penyelenggaraan Festival HAM Indonesia tahun ini .

Menurut Bupati Faida , pertemuan ini merupakan tindak lanjut komitmen yang telah disepakati bersama sebelumnya , yang menyebutkan bahwa pada tahun ini Kabupaten Jember siap untuk menjadi tuan rumah kegiatan  tahunan tersebut ."Pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama di Jember untuk menyiapkan segala halnya ," kata Bupati didampingi Beka Ulung di teras Pendapa .
Bupati Faida saat foto bersama Komnas HAM

Kegiatan itu menjadi momentum kehormatan , tegas Bupati , oleh karena itu , momentum seperti itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk suksesnya pemerintahan . "Karena saya yakin , pemerintahan yang sukses dan berhasil sesuai dengan keinginan rakyat , harus didasari dengan pemahaman yang tepat dengan hak asasi manusia ," jelas bupati sekaligus bu dokter ini .

Lebih lanjut Bupati Faida menjelaskan bahwa suatu pengelolaan pemerintahan yang diwarnai dengan semangat tentang hak asasi manusia pasti lebih baik . Selama ini masih dipahami bahwa berbicara tentang HAM karena sudah ada korban . Padahal ilmunya sangat luas , tentang perempuan dan anak , disabilitas serta permasalahan bisnis yang berbenturan dengan keinginan masyarakat .

"Pada acara festival ini akan diselenggarakan pameran yang melibatkan banyak pihak , yang diikuti anak-anak , orang tua dan santri . Selain itu akan ada pemapar dari anak-anak dan remaja , karena akan ada tema tentang internet dan remaja," ungkap Bupati Faida .

Berikut untuk anggaran penyelenggaraan acara festival ini telah disediakan dalam APBD Kabupaten Jember tahun 2019 . Perencanaan untuk festival tersebut digelar pada bulan November mendatang . Dan waktu itu bertepatan dengan pasca pemilihan kepala desa serentak di 169 desa .

Karena hal tersebut , Bupati Faida mengungkapkan ada hal beda dalam Festival HAM Indonesia yang digelar di Kabupaten Jember nantinya . Yakni diklat HAM bagi kepala desa yang baru saja terpilih . Mereka akan mengikuti diklat sebelum menjalani pelantikan .

Selaku Komisioner Komnas HAM , Beka Ulung Habsara mengatakan ketika berbicara tentang hak asasi manusia , bukan hanya domain pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sampai pada level pemerintah desa ."Desa mempunyai peran yang strategis , karena desa merupakan ujung tombak pelayanan," ungkap nya .

Peran yang sangat strategis itu dimiliki desa karena  pertama , selama ini desa tidak hanya dipresepsikan sebagai ujung tombok saja , tetapi juga ujung tombak pelayanan publik disetiap daerah . Pelayanan publik itu termasuk pemenuhan hak asasi manusia .

Kedua , dengan semakin banyaknya tantangan dewasa ini desa menjadi garda terdepan untuk mencegah adanya pelanggaran HAM . "Atau juga bisa mengurangi dan memperbaiki kualitas layanan publik dari pemerintah daerah , itu peran strategis desa ," jelas Beka Ulung .

Di dalam Komnas HAM sendiri , terdapat bagian pendidikan dan penyuluhan yang akan memberikan materi tentang dasar-dasar HAM dan bagaimana HAM ini harus diterapkan dalam level pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan .

Lebih lanjut Beka Ulung menjelaskan , setelah mengikuti diklat HAM tersebut , diharapkan para peserta yaitu para kepala desa atau lurah sudah bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari . Menurutnya , di desa saat ini masih banyak tantangan . Seperti , bagaimana peran desa tentang mencegah adanya buruh migran maupun permasalahan agraria . “Hal ini sangat memerlukan peran penting desa,” ujarnya .

Nanti setelah mengetahui hal-hal tentang HAM, maka kepala desa atau lurah dapat menjelaskan kepada masyarakatnya . "Seperti , demo boleh tapi tidak merusak . Boleh berekspresi ketika sedang memperjuangkan hak-haknya , harus tetap dalam koridor hukum ." tegasnya .

Ini adalah hal-hal yang bisa dimainkan oleh kepala desa dan kepala kelurahan secara keseluruhan," . Komnas HAM berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jember." pungkasnya.
Nu2g

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman